Membangun Basis Data Pertanahan Valid Menuju Smart City: Sinergi Antar Stakeholder di Kota Pontianak

Authors

  • Farizal Arma Bandhono
  • Renaud Saputra Purba

DOI:

https://doi.org/10.53686/jp.v11i2.110

Keywords:

merupakan suatu jurnal yang menggaambarkan Sinergitas Kantor Pertanahan Kota Pontianak dengan Pemerintah Kota Pontianak dalam Pembangunan Basis Data Pertanahan yang Valid menuju Smart City

Abstract

ABSTRAK
Perwujudan desa/kelurahan lengkap dapat dilakukan dengan cara memetakan seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik
itu bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun yang sudah memiliki hak atas tanah. Kantor Pertanahan Kota
Pontianak melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan, yaitu dengan Pemerintah Kelurahan Tengah dan Pemerintah
Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembangunan basis data pertanahan yang valid dalam rangka
pengembangan smart city. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif, perolehan data dilakukan melalui survei
lapang, pengumpulan data sekunder serta desk study terhadap kajian literatur maupun peraturan perundang-undangan.
Analisis data dilakukan secara spasial terhadap data utama dan data pendukung pembangunan basis data pertanahan
valid. Pembangunan basis data pertanahan melalui sinergitas stakeholder memberi kebermanfaatan bagi masing-masing
pemangku kepentingan sebagai pendukung pembuat kebijakan pada stakeholder. Antar stakeholder menggunakan basis
data yang valid untuk digunakan berbagi pakai sebagai salah satu pendukung terciptanya smart city di Kota Pontianak dalam
mewujudkan terciptanya smart governance. Hal ini membuat hubungan baik antar pemangku kepentingan, kerja sama yang
padu antar pemangku kepentingan, sharing data dan informasi, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama.
Kata kunci : sinergitas, pembangunan basis data pertanahan, valid, smart city


ABSTRACT
The realization of a complete Village can be done by mapping all parcels of land without exception, both parcels of land that
do not have land rights or those that already have land rights. The Pontianak City Land Office synergizes with stakeholders,
namely with the Tengah Village Government and the Pontianak City Government. The purpose of this study is to determine the
process of building a valid land database to assist in the process of developing a smart city. The research method is descriptive
qualitative, data acquisition is carried out through field surveys, secondary data collection, and desk studies on literature
studies and legislation. Data analysis was carried out spatially on the main data and supporting data for the construction of a
valid land database. The development of a land database through the resulting stakeholder synergy provides benefits for each
stakeholder in supporting data for policy makers to stakeholders. Between stakeholders using a valid database to be used
for sharing as one of the supporters of the creation of a smart city in Pontianak in realizing the creation of Smart Governance.
This creates good relations between stakeholders, solid cooperation between stakeholders, sharing of data and information,
as well as a shared commitment to achieve common goals.
Keywords : synergy, land database development, valid, smart city

References

Affan, I. (2021), ‘Urgensi partisipasi masyarakat

dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah’, Jurnal Ilmu Hukum, vol 6 no 1.

Alawiya., Kristiyanto, S., & Wicaksono, A. (2018),

‘Pelaksanaan kegiatan projek percepatan

pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) di Desa Sukobubuk

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati’,

Jurnal.umk.ac.id.

Artika, IGK., & Utami, W. (2020), ‘Percepatan

pembenahan data bidang tanah kluster 4

melalui survei data pertanahan’, Bhumi,

Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 6, no.

, hlm. 66-79.

Darmawan, M.A. (2020). Petunjuk Teknis Pendaftaran

Tanah Lengkap untuk Kota/Kabupaten

Nomor 003/Juknis-300.UK.01.01/II/2019.

Direktorat Jendral Keagrariaan dan Tata

Ruang/BPN. Jakarta.

Direktorat Jendral Survei dan Pemetaan Pertanahan

dan Ruang. (2021). Surat Keputusan

Direktorat Jendral Survei dan Pemetaan

Pertanahan dan Ruang Nomor: 070/

SK-300.UK.01.01/III/2021 tentang

Penunjukan Kota/Kabupaten Sebagai

Lokasi Pendaftaran Tanah Lengkap untuk

Kota/Kabupaten. Direktorat Jendral Survei

dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang.

Jakarta.

Guntur, I.G.N. (2017), Implementasi jaminan

kepastian hukum kepemilikan dalam

percepatan pendaftaran tanah sistematik

lengkap di Provinsi Banten, Laporan Hasil

Penelitian, STPN Yogyakarta.

Hasibuan, A., & Sulaiman, O.K. (2019) “Smart City,

konsep kota cerdas Sebagai alternatif

penyelesaian masalah perkotaan

kabupaten/kota,” Buletinutama Teknik,

(2), hal. 127–135.

Hidayat, A., Engkus., & Afra, H. (2018), ‘Implementasi

kebijakan Menteri Agraria dan Tata

Ruang tentang percepatan pelaksanaan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

di Kota Bandung’, Jurnal Pembangunan

Sosial, vol 1 no 1.

Irawan, D. (2017), ‘Collaborative governance (studi

deskriptif proses pemerintahan kolaboratif

dalam pengendalian pencemaran udara

di Kota Surabaya)’, Kebijakan dan

Manajemen Publik, vol 5 no 3.

Iryanto, B., Mandey, L.C., Pakasi, C.B.D. (2019),

‘Kajian proses pelaksanaan Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di

Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa

Utara’, Journal of Agribusiness and Rural

Development (Jurnal Agribisnis dan

Pengembangan Pedesaan), vol 1 no. 3.

Kantor Pertanahan Kota Pontianak (2021). Surat

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kota Pontianak Nomor: 26/SK-61.71/

UP.01.01/I/2021 tentang penetapan lokasi

pendaftaran tanah sistematis lengkap

(PTSL) tahun 2021. Kantor Pertanahan

Kota Pontianak.

Kantor Pertanahan Kota Pontianak (2021). Surat

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kota Pontianak Nomor : 88/SK-61.71/

UP.01.01/IV/2021 tentang penunjukan

lokasi pendaftaran tanah lengkap kota

Pontianak tahun 2021. Kantor Pertanahan

Kota Pontianak.

Kementerian ATR/BPN. (1997). Petunjuk Teknis

PMNA/KBPN Nomor: Nomor: 3 Tahun

tentang Pegukuran dan Pemetaan.

Kementerian ATR/BPN. (2018). Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional Nomor: 6 Tahun 2018 tantang

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap.

Kementerian ATR/BPN. (2019). Petunjuk Teknis

Nomor 003/JUKNIS-300.UK.01.01/

II/2019 tentang Pendaftaran Tanah Kota/

Kabupaten Lengkap Tahun 2019.

Kementerian ATR/BPN. (2020). Petunjuk Teknis

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional. 2020 tentang

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Tahun 2020.

Kementerian ATR/BPN. (2020), Strategis, 67 %

target PTSL Nasional di Jawa Bali, https://

www.atrbpn.go.id/.

Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2018), ‘Optimalisasi

faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap’, Bhumi, Jurnal Agraria

dan Pertanahan, vol. 4, no.2, 190-207.

Petunjuk Teknis Nomor 1/Juknis-100.

Hk.02.01/I/2021 tentang PTSL Tahun 2021.

Pemerintah Kota Pontianak. (2020). Surat Keputusan

Walikota Pontianak nomor 729/DPRKP/

TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim

Kota Pontianak Lengkap Terdaftar Tahun

-2021. Pemerintah Kota Pontianak.

Pontianak.

Prihanto, T. (2016), Kajian Ketelitian Metode Deliniasi

Dalam Pemetaan Desa Lengkap di Desa

Kediri Kecamatan Karanglewas Kabupaten

Banyumas, Tesis pada Program Studi

Sarjana Teknik Geodesi Fakultas Teknik

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rachma, Y. (2019), ‘Pelayanan Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Pangandaran di

Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran

Kabupaten Pangandaran’, Moderat: Jurnal

Ilmiah Ilmu Pemerintahan, vol. 5, no. 4.

Republik Indonesia (1997). Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah.

Republik Indonesia. (2018). Instruksi Presiden

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Sekretariat Negara. Jakarta.

Santosa, S. (2021). Legalisasi Aset Tanah Pemerintah

Kota Pontianak. Rapat Koordinasi Instansi

Terkait di Aula Kantor Pertanahan Kota

Pontianak. Pontianak, 14 Januari.

Shabrinawati, A., & Yuliastuti, N. (2020) “Implementasi

Smart Governance Berdasarkan Konsep

Smart Village Implementation of Smart

Governance Based on Smart,” Journal

PIKOM, 21(2), hal. 145–160.

Silviana, A. (2019) “Kebijakan Satu Peta (One

Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang

Administrasi Pertanahan,” Administrative

Law and Governance Journal, 2(2), hal.

–205. doi: 10.14710/alj.v2i2.195-205.

Downloads

Published

2021-11-29

How to Cite

Bandhono, F. A. ., & Purba, R. S. . (2021). Membangun Basis Data Pertanahan Valid Menuju Smart City: Sinergi Antar Stakeholder di Kota Pontianak. Jurnal Pertanahan, 11(2). https://doi.org/10.53686/jp.v11i2.110