Kepastian Hukum Hak Atas Tanah: Pelajaran dari Kekalahan Perkara Pertanahan di Pengadilan

Authors

  • Septina Marryanti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
  • Arsan Nurrokhman

DOI:

https://doi.org/10.53686/jp.v11i2.111

Keywords:

perkara pertanahan, sertipikat hak atas tanah, kepastian hukum

Abstract

ABSTRAK
Upaya mengurangi adanya kekalahan perkara pertanahan dalam pengadilan dilakukan dalam rangka peningkatan kepastian
hukum hak atas tanah. Tujuan dalam tulisan ini adalah menjawab rumusan masalah dengan pendekatan kualitatif mengenai
1) apa penyebab terjadinya kekalahan perkara pertanahan dalam persidangan, dan 2) bagaimana upaya yang dapat dilakukan
untuk mencegah terjadinya kekalahan perkara pertanahan. Penyebab perkara pertanahan yang mengalami kekalahan
di pengadilan dapat dibedakan menjadi 8 (delapan) pokok penyebab perkara, yakni 1) tumpang tindih kepemilikan sertipikat,
2) adanya putusan pengadilan perdata, 3) terdapat cacat prosedur, 4) ketidaksesuaian data yuridis, 5) putusan fiktif negatif dan positif,
6) sengketa waris, 7) keterkaitan dengan tata ruang, dan 8) adanya putusan pengadilan pidana. Upaya untuk mencegah
terjadinya kekalahan perkara pertanahan dalam rangka peningkatan kepastian dan hukum hak atas tanah adalah
1) peningkatan peraturan tentang rechtsverwerking pendaftaran tanah menjadi undang-undang, 2) optimalisasi partisipasi
masyarakat untuk validasi data pertanahan melalui berbagai sarana atau platform, 3) penambahan ketentuan tentang iktikad
baik dalam menguasai tanah dengan sanksi yang lebih terukur untuk tanah hak yang ditelantarkan, 4) peningkatan quality
control hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan oleh pihak swasta, 5) pembaharuan SOP (standar operasional
prosedur) pendaftaran tanah, 6) penguatan portofolio panitia pemeriksa tanah sebagai bagian dari proses pendaftaran tanah,
7) penerapan prinsip fiktif positif untuk mengatasi “status quo” perkara pendaftaran tanah, 8) peningkatan sinergi pengelolaan
ruang di atas penguasaan tanah, dan 9) penerbitan alas hak atas tanah dengan adanya sidik jari atau dengan identitas unik
lainnya.
Kata kunci : perkara pertanahan, sertipikat hak atas tanah, kepastian hukum


ABSTRACT
The efforts to reduce land cases defeat in court are carried out in the context of increasing legal certainty of land rights. The
purpose of this paper is to answer the problem formulation with a qualitative approach regarding 1) what are the causes of
the defeat of land dispute in the court, and 2) what efforts can be made to prevent the defeat of land disputes. The causes of
land cases defeat in the court can be divided into 8 (eight) main causes, namely 1) overlapping certificate ownership, 2) civil
decisions, 3) procedural defects, 4) juridical data incompatibility, 5) negative and positive fictitious decisions, 6) inheritance
disputes, 7) spatial planning context, and 8) criminal decisions. The efforts to prevent the defeats of land cases in the context
of increasing certainty and legal land rights are 1) increasing regulations regarding rechtsverwerking of land registration into
law; 2) optimizing community participation for land data validation through various means or platforms; 3) adding conditions
about good intention ofcontrolling land along with more measurable sanctions for abandoned land; 4) improving the quality
control of the measurement and mapping results carried out by the private sector; 5) renewing of SOP (Standard Operational
Procedure) for land registration; 6) strengthening the portfolio of the Land Examiner Committee as a part of the land registration
process; 7) applying the positive fictitious principles to overcome the “status quo” of land registration cases; 8) increasing the
synergy of spatial management over land tenure; and 9) issuing the land rights with fingerprints or other unique identities.
Keywords : land dispute, certificates of land rights, legal certainty

References

Ash-Shabuni, M. A. (1994). Hukum Waris Terjemahan

Abdul Hamid Zahwan (31). Solo: CV.

Pustaka Mantiq.

Ganindra, D.D. (2016). Perlindungan Hukum Bagi

Pihak yang Menguasai Tanah dan/atau

Bangunan dengan Iktikad Baik dalam

Perspektif Hukum Pertanahan dan Hukum

Perdata. Skripsi Thesis, Universitas

Aerlangga, Surabaya.

Gayatri, S. & Suryani. (2007). Pembatalan Sertifikat

Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat

Administrasi. Jurnal Analogi Hukum, 3 (1)

(2021), 79–83.

Hadisiswati, I. (2014). Kepastian Hukum dan

Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah.

AHKAM, 2(1), 118-147.

Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia

Sejarah Pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria. Jakarta: Djambatan (24).

Jumiati. (2005). “Kajian Hukum tentang

Kewajiban Melekatkan Sidik Jari

Penghadap pada Minuta Akta Notaris terkait

Perubahan Pasal 16

ayat (1) huruf C Undang-Undang Jabatan

Notaris” http://hukum.studentjournal.ub.ac.

id/index.php/hukum/article/view/1381,

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (2014

– 2018). Laporan Penelitian Survei

Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Pertanahan. Jakarta: Puslitbang,

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,

– 2018).

Kementerian PPN/Bappenas. (2016). Kajian

Persiapan Perubahan Sistem Pendaftaran

Tanah Publikasi Positif di Indonesia.

Jakarta: Direktorat Tata Ruang dan

Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.

Laksamana, R. (2018). Konstruksi Anggapan

Pelepasan Hak (Rechtsverwerking)

dalam Pendaftaran Tanah Untuk Mencpai

Kepastian Hukum. Disertasi. Surakarta:

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Surakarta (UNS).

Lubis, M. & Lubis, A. R. (2012). Hukum Pendaftaran

Tanah, Edisi Revisi. Bandung: Mandar

Maju.

Naufal M., Rio A.A., & Reko D.S. (2018). Kepastian

Hukum Bagi Para Pihak Pemegang Surat

Tanda Bukti Atas Tanah Berupa Sertipikat

Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Agraria.

Jurnal Hukum Progresif, 8 (1), 2028 –

Norra, A.A. (2020). Pertentangan Norma Fiktif Negatif

dan Fiktif Positif serta Kontekstualisasinya

Menurut Undang-undang Administrasi

Pemerintahan. Jurnal Hukum Peratun, 3

(2), 141 – 153.

Parsaulian, A.P., & Sudjito. (2019). Masalah

Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik atas

Tanah di Kota Banjarbaru (Putusan nomor:

/G/2014/PTUN.BJM). Jurnal Bhumi:

Jurnal Agraria dan Pertanahan, 5 (1).

Puspasari, S. & Sutaryono. (2017). Integrasi Agraria,

Pertanahan, dan Tata Ruang: Menyatukan

Fungsi Tanah dan Tata Ruang. Yogyakarta:

STPN Press.

Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum

yang Terkandung dalam Sertipikat Hak

Atas Tanah. De Lega Lata, Januari – Juni

(1), 139-157.

Rahman, A., Asyhadie, Z., Andriyani, S. & Mulada,

D.A. (2020). Pendaftaran Tanah Warisan

yang Belum Dibagi Waris. Jurnal Kompilasi

Hukum, 5(1), 2-14.

Republik Indonesia. (1997). Pemerintah No. 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara.

Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor

tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan.

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Pedoman Beracara untuk Memperoleh

Putusan Atas Penerimaan Permohonan

Guna Mendapatkan Keputusan dan/

atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018

tentang Pendaftaran tanah Sistematis

Lengkap.

Santoso, U. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak

atas Tanah. Jakarta: Prenadamedia Group.

Susanto, B. (2014). Kepastian Hukum Sertipikat

Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Jurnal

Ilmu Hukum, 10 (20), 76 – 82.

Sepud, I.M. (2016). Aspek Pidana dalam Pendaftaran

Hak Atas Tanah. Jurnal Notariil, 1(1), 69 –

Syarifah & Hanim, L. (2017). Kepastian Hukum

dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya

Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik

(SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor

Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota

Pontianak). Jurnal Akta, 4 (1), 33 – 36.

Downloads

Published

2021-11-29

How to Cite

Marryanti, S., & Nurrokhman, A. (2021). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah: Pelajaran dari Kekalahan Perkara Pertanahan di Pengadilan. Jurnal Pertanahan, 11(2). https://doi.org/10.53686/jp.v11i2.111