METODE PEMILIHAN LOKASI PENATAAN KEMBALI PERMUKIMAN KUMUH DENGAN KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL DI PERKOTAAN

Authors

  • Asmadi Adnan Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bogor

DOI:

https://doi.org/10.53686/jp.v10i2.18

Keywords:

Pemukiman Kumuh, Penataan/Pembangunan Kembali, Konsolidasi Tanah Vertikal

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji/menganalisis penyusunan metode dan formulasi pemilihan dan penetapan lokasi penataan kembali permukiman kumuh dengan konsolidasi tanah vertikal (KTV) di perkotaan berdasarkan berbagai faktor utama, penunjang dan subfaktornya, baik dari aspek kebijakan pemerintah, masyarakat maupun aspek lingkungan, serta mengimplementasikannya untuk menghitung nilai skoring potensial dalam rangka menentukan skala prioritas penanganan/pembangunannya. Pendekatan kajian menggunakan studi kebijakan dan pustaka melalui eksploratif dan empiris dengan metode dasar kuantitatif dan kualitatif, yang didukung studi lapangan di 5 kota besar sampel. Hasil kajian berhasil menyusun/membangun suatu metode/formulasi penghitungan nilai skoring pemilihan calon lokasi konsolidasi tanah vertikal sesuai nilai potensialnya melalui pembobotan, skala dan skoring terhadap faktor/subfaktornya, yang hasilnya dibagi 3 kelompok kriteria potensi berdasarkan total nilai skor (TNS), yaitu TNS ≥3,00-4,00; TNS 2,00-<3,00; dan TNS <2,00. Hasil penghitungan menggunakan formulasi tersebut diperoleh calon lokasi RW sampel di setiap kota sampel, namun skornya masih jauh dari nilai maksimalnya (100%), sehingga masih sangat sulit diimplementasikan, terutama sangat rendahnya dukungan persetujuan masyarakat sebagai calon peserta dibandingkan ketentuan peraturan yang menginsyaratkan setuju minimal 60% pemilik tanah yang meliputi 60% dari luas seluruh arealnya.

References

Undang-Undang No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang No. 20/2011 tentang Rumah Susun

Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 4/1988 tentang Rumah Susun

Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden No. 17/2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Presiden No. 20/2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri ATR/KBPN No. 12/2019 tentang Konsolidasi Tanah

Peraturan Kepala BPN No. 4/1991 tentang Konsolidasi Tanah

Badan Pertanahan Nasional, 1994, Proceeding of 7Th International Seminar on Land Readjustment and Urban Development, 8-10 November, Denpasar, Bali, Indonesia

Adnan, Asmadi, 2003, Kajian Penataan Lingkungan Pemukiman, Suatu Konsep Pemikiran Pemilihan Lokasi dan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di DKI Jakarta, Puslitbang BPN, Jakarta

Budihardjo, Eko, 1997, Tata Ruang Perkotaan, Alumni Bandung

Chotib, 2000, Tinjauan Demografis Pola Urbanisasi di Indonesia, Makalah Seminar Sehari, 5 Oktober 2000 di Medan

City Planning Bureau, The City of Nagoya, 1983, Introduction to Land Readjustment (Kukaku-Seiri) Prctic, Nagoya, Japan

Daldjoeni, N, 1999, Geografi Kota dan Desa, Edisi Revisi, Alumni Bandung.

Department of Town and Country Planning, 1992, Proceeding of 6Th International Seminar on Land Readjustment and Urban

Development, 25-27 November, Bangkok, Thailand

Syihab, Abdulah, 1993, Analisis Pembangunan Wilayah Jabotabek, Program Pasca Sarjana IPB, Bogor.

Yanase, Norihiko, 1992, A Theory of Replotting Design in Land Readjustment, Canner Process Sdn Bhd, Selangor, Malaysia

Downloads

Published

2021-05-18

How to Cite

Adnan, A. (2021). METODE PEMILIHAN LOKASI PENATAAN KEMBALI PERMUKIMAN KUMUH DENGAN KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL DI PERKOTAAN. Jurnal Pertanahan, 10(2). https://doi.org/10.53686/jp.v10i2.18