PEROMBAKAN PEMILIKAN TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL MELALUI SINKRONISASI DATA ELEKTRONIK ANTAR INSTANSI

Authors

  • Oemar Moechthar Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
  • Agus Sekarmadji Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

DOI:

https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.28

Keywords:

BBadan Pertanahan Nasional, Penguasaan Tanah, Hukum Pertanahan, Hak Untuk Tempat Tinggal

Abstract

Terbitnya UUPA 60 Tahun yang lalu, belum menjamin perwujudan tujuan dari peraturan tersebut yakni dapat memberi
kemungkinan akan tercapainya, fungsi bumi, air dan ruang angkasa, yang sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia.
Pendapat ini dapat dilihat dari masih banyaknya rakyat Indonesia yang belum memiliki tanah untuk rumah tinggal sebagai
kebutuhan primer setelah kebutuhan pangan. Jumlah tanah di Indonesia tidak diimbangi dengan jumlah penduduk, oleh
karena itu perlu dilakukan pemerataan penguasaan tanah agar tidak timbul penguasaan tanah yang melebihi batas maksimum
bagi golongan tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah pernah menerbitkan Kepmen Agraria/Kepala BPN Nomor
6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, yang mana dalam aturan tersebut disebutkan
bahwa seseorang tidak boleh memiliki lebih dari 5 bidang tanah dengan status hak milik yang seluruhnya meliputi luas
lebih dari 5.000 m2, namun praktek di lapangan seseorang dapat memiliki hak milik lebih dari batas yang telah ditetapkan.
Kelemahan dalam aturan itu tidak memberikan sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar, dengan demikian banyak oknum
yang memanfaatkan kekosongan norma dalam aturan tersebut demi kepentingan pribadi. Pendekatan yang digunakan dalam
tulisan ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan sosio legal dan pendekatan kasus. Hasil akhir adalah menemukan
model pengawasan dan perombakan kembali penguasaan tanah hak milik. Dengan adanya model tersebut maka tujuan
pasal 33 ayat (3) Konstitusi Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia dapat dioptimalkan.

References

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2017). Statistik Perumahan dan Pemukian Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Jawa Timur” PT. Sinar

Multi Indoprinting.

Marzuki, P.M. (1995). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Parlindungan, A.P. (1994). Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: Mandarmaju.

Aprianto, T.C. (2008). Wajah Prakarsa Partisipatif: Dinamika Gagasan Reforma Agraria dan Gerakan Sosial di Indonesia Pasca 1998. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 12 (1), Juli, 25-39.

Aprianto, T.C. (2009). Reforma Agraria (Potret Pasang Surut Sejarah Kebangsaan Indonesia). Jurnal Ombudsman Daerah, Edisi V, Tahun III, Januari-Juni.

Batterbury, S.P.J. (2015). Land access and livelihoods in post-conflict Timor-Leste: no magic bullets. International Journal of the Commons. 9 (2), September, 619–647

Hairani. (2014). Studi Tentang Land Reform Dalam Perspektif Reformasi Hukum Agraria. Jurnal Cakrawala Hukum, 19 (1), Juni, 10-19.

Ismail, N. (2012). Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat, Jurnal Rechts Vinding, 1 (1), Januari-April, 33-52

Kurniati, N.. (2014). Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya menurut Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 1 (1), 60-79

Magnar, K., Junaenah, I. & Taufik, G.A. (2010). Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU No. 22/2001, dan UU No. 20/2002).Jurnal Konstitusi, 7 (1), Februari, 30-59

Maladi, Y. (2013). Reforma Agraria Berparadigma Pancasila Dalam Penataan Kembali Politik Agraria Nasional. Jurnal Mimbar Hukum, 25 (1), Februari, 27-41.

Rodríguez, E.B. (2006). The Role of The State in Land Reform Processes: The Case of Brazil. HAOL, Núm. 10 (Primavera), 47-57

Utrecht, E. (1969), Landreform in Indonesia, Buletin of Indonesian Economic Studies, V (3), November.

Ya’kub, A.. (2004). Agenda Neoliberal, Menyusup Melalui Kebijakan Agraria di Indonesia, dalam Pembangunan Agraria, Antara

Negara dan Pasar. Jurnal Analisis Sosial, 9 (1), April, 47-64

Republika.co.id. (2017). 4,8 juta Penduduk Jakarta Tak Punya Rumah. www.republika.co.id., tanggal 03 Januari 2017.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2043.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 56 Prp 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No. 174720, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2117.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 1998.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003.

Investory Daily. (2014). 20,5% Penduduk Indonesia Tidak Memiliki Rumah. 6 September 2014, dalam www.beritasatu.com

Konsorsium Pembaruan Agraria. (2017). Siaran Pers: Peringatan Hari Tani Nasional 2017 Komite Nasional Pembaharuan Agraria (KNPA). http://www.kpa.or.id/news/blog/ siaran-pers-peringatan-hari-tani-nasional-2017-komite-nasional-pembaruan-agrariaknpa/, diakses pada tanggal 23 April 2018

Sunarsip. (2017). Kebijakan Penyediaan Perumahan di Perkotaan. Koran Sindo, www.nasional.sidonews.com, tanggal 13 Maret 2017.

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Moechthar, O., & Sekarmadji, A. (2021). PEROMBAKAN PEMILIKAN TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL MELALUI SINKRONISASI DATA ELEKTRONIK ANTAR INSTANSI. Jurnal Pertanahan, 10(1). https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.28