DIGITALISASI ADMINISTRASI PERTANAHAN UNTUK MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM (LEGAL POLICY)

Authors

  • Riswan Erfa Analis Hukum pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

DOI:

https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.31

Keywords:

Digitalisasi Administrasi Pertanahan, Kebijakan Hukum, Pembangunan Nasional

Abstract

Digitalisasi administrasi pertanahan merupakan salah satu pelaksanaan tugas pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan
tujuan pembangunan nasional. Administrasi pertanahan yang masih berbasis konvensional harus digeser ke arah
administrasi pertanahan yang berbasis digital. Layanan administrasi pertanahan seperti pendaftaran tanah sistematis
lengkap yang belum berbasis digital harus diarahkan menuju digitalisasi, terlebih di era semakin cepatnya perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut untuk mempercepat pelayanan, mempermudah masuknya investasi, integrasi
data antar sektor pembangunan, dan mempercepat terwujudnya tujuan nasional. Namun demikian diperlukan landasan
dan pedoman bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan digitalisasi pertanahan.
Landasan dan pedoman tersebut saat ini belum diformulasi dengan baik dalam sebuah produk hukum. Paper ini menjelaskan
dua hal yang menjadi fokus permasalahan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pertama paper ini
berupaya untuk menjelaskan landasan filosofis, teoritis, dan yuridis urgensi membentuk ketentuan hukum yang mengatur
tentang digitalisasi administrasi pertanahan. Kedua menjelaskan konsep kebijakan digitalisasi administrasi pertanahan ke
depan dalam konteks hukum. Permasalahan yang dikemukakan tersebut dianalisis dengan dengan beberapa teori, seperti
teori tujuan hukum dan teori politik hukum. Landasan filosofis digitalisasi tidak lepas dari tujuan nasional yang merupakan
cerminan dari basis ideologis bangsa. Landasan teoritis didasarkan pada tujuan hukum untuk menciptakan kepastian,
kemanfaatan, dan keadilan. Landasan yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
aspek pertanahan dan administrasi pemerintahan. Selanjutnya konsep kebijakan digitalisasi administrasi pertahanan yang
ditujukan untuk mempercepat pembangunan nasional selain memperhatikan aspek kemanfaatan bagi pembangunan juga
mesti memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

References

Achmad, Ali. 2012.Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana.

Achmad Ali.2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis).Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

Aminuddin, Ilmar.2013.Hukum Tata Pemerintahan. Makassar: Identitas Universitas Hasanuddin.

Bernard, L. Tanya, dkk. 2010. Teori Hukum. Yogyakarta:Genta Gemilang.

Bernard, L. Tanya. 2011.Politik Hukum:Agenda Kepentingan Bersama.Yogyakarta:Genta Publishing.

Bovaird, T. dan E. Loffler (ed). 2005. Public Management and Governance. London: Rutledge. Riyadi dan Deddy Supriyadi

Bratakusumah.2005.Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cst Kansil, dkk. 2009.Kamus Istilah Hukum.Jakarta.

Darwin, Ginting. 2007. Paradigma Baru Pembangunan Hukum Agraria Nasional. Jurnal Syiar Hukum, Vol.9, No. 3, Mei 2007:218-231.

Dardji Darmohardjo dan Shidarta.2006. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

E.Sumaryono. 2002.Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Firman, Muntaqo.2010. Karakter politik Hukum Pertanahan Era orde Baru dan Era Reformasi.Semarang:Penerbit Undip.

Holmes, Douglas. 2001. E-Gov: e-Business Strategies for Government. London.

Indrajit, Richardus Eko. 2004. Electronic Government (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). Yogyakarta:ANDI.

I.S, Susanto. 1999. Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru. Semarang:Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Undip

Nurhаdi (2006).The Theory of Legislаtion (Jeremy Benthаm).Bаndung: Penerbit Nusаmediа & Penerbit Nuаnsа.

Jhony, Ibrahim.2011. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing.

Julius, Sembiring. Tanah dalam Perspektif Filsafat Ilmu. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.23, No.2, Juni 2011:237-429.

Khаzаnаh. 2015. Jeremy Benthаm. Pаdjаdjаrаn Jurnаl Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Tаhun 2015.

LGSP- Legislative Strengthening Team. 2009. Pengawasan DPRD terhadap Pelayanan Publik, Jakarta: LGSP – USAID.

Moh, Mahfud MD.2015. Politik Hukum di Indonesia. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Peter, Mahmud Marzuki.2005. Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana.

Riduan Syahrani.1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung:Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999

Ridwan Halim.2005. Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ridwan H. R.2010.Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sahya Anggara dan Ii Sumantri.2016. Administrasi Pembangunan. Bandung: Pustaka Setia.

Siagian, S.P. 1994. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara.

Soehino. 2010. Politik Hukum di Indonesia. Jogjakarta: BPFE.

Soerjono, Soekanto dan Sri, Mamudji.1979. Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia.

Soerjono, Soekanto dan Sri, Mamudji.2011. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Soetandjo, Wignjosoebroto.2002.Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam.

Syaukani, Imam dan Thohari, A. Ahsin.2010. Dasar-dasar Politik Hukum. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada

Ainur, Rofieq.2011.Pelayanan Publik Dan Welfare State.JurnalGovernance, Vol.2, No.1, November2011:99-110.

Bambang, Irawan.2013.Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. Jurnal Paradigma, Vol.2, No.1, April 2013:174:201.

Inge Dwisvimiar.2011.Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011.

Mia,Kusuma Fitriana.2015.Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.12, No.2, Juni 2015:1-27.

Mita, Widyastuti.2012.Semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Versus Mentalitas Birokrat. Jurnal AKP Vol.1 No.1, Februari 2012:25-38

Nurhasan, Ismail.2012.Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. Vol.1, No.1, Januari-April 2012.Riyadi,Santoso.2010. Pemenuhan Akses Pelayanan Publik Yang Adil dan Berkualitas.Jurnal Madani Edisi II, November 2010:8-15.

Widhi,Handoko.2011.Rekonstruksi Sistem Birokrasi Pertanahan Menuju Konsep Keadilan Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria: Tinjauan Terhadap Implementasi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001. Jurnal Konstitusi, Vol.IV, No.2, November 2011:140-162.

Achmad, Irwan Hamzani, Mukhidin, dan D. Prapti Rahayu.2018.Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional.Prodising Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu ke-4 Tahun 2018:366-372.Semarang, 28 Juli 2018:Universitas Stikubank.

Sulistyo, Irianto. 1997. Kedudukan Pendekatan Socio-Legal Dalam Penelitian Hukum (dari Perspektif Antropologi Hukum). Makalah,

Fakultas hukum.Jakarta:Universitas Indonesia.

Soetandyo, Wignjosebroto.2006. Hukum Sebagai Objek Penelitian dan Keragaman-Keragaman Definisi Konseptualnya. Makalah, LPPM Universitas Widyagama. Malang:Universitas Widyagama.

Undang – Undang Dasar 1945 (Berita Republik Indonesia (BRI) Tahun II (Tahun 1946) dan Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501)

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Erfa, R. (2021). DIGITALISASI ADMINISTRASI PERTANAHAN UNTUK MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM (LEGAL POLICY). Jurnal Pertanahan, 10(1). https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.31