LEGALITAS BENTUK AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DALAM TURUN WARIS

Authors

  • Samson Aprinaldi Situmorang Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
  • Winoto Joyokusumo Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.34

Keywords:

Legalitas, Bentuk Akta, Waris

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis legalitas bentuk Akta Keterangan Hak Mewaris bagi warga
negara Indonesia keturunan Tionghoa dalam proses turun waris serta menganalisis kekuatan pembuktian Akta Keterangan
Hak Mewaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dalam bentuk partij akta maupun ambtelijke akta. Metode
dalam penelitian hukum ini adalah metode normatif dengan pendekatan undang-undang. Berdasarkan Surat Departemen
Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) tanggal 20 Desember 1969, Nomor:
Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan juncto Surat Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1991 Nomor KMA/041/III/1991 perihal: “Mohon Fatwa sehubungan dengan
permohonan penetapan ahli waris”, juncto Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991, Nomor MA/
KUMDIL/171/V/K/1991 Tahun 1991 tentang Fatwa sehubungan dengan permohonan penetapan ahli waris juncto Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Akta Keterangan Hak Mewaris bagi warga Indonesia
keturununan Tionghoa dibuat dari Notaris sehingga bentuk Akta tersebut dapat dibuat dalam bentuk Partij Akta dan Ambtelijke
Akta karena kedua bentuk akta tersebut adalah kedua bentuk akta autentik yang dapat dibuat oleh Notaris dan peraturanperaturan
terkait pembuatan akta tersebut tidak menjelaskan secara jelas bentuk akta autentik yang dikhususkan untuk
pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris. Kedua bentuk akta tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta
keterangan hak mewaris merupakan produk dari Notaris sebagai pejabat umum, maka penilaian terhadap akta keterangan
hak mewaris tersebut harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah.

References

Adjie, Habib. (2008). Pembuktian Sebagai Ahli

Waris Dengan Akta Notaris Dalam Bentuk

Keterangan Waris, Bandung: Bandar Maju.

_________. (2015). Penafsiran Tematik Hukum

Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

cetakan pertama, Bandung: Refika

Aditama.

_________. (2015). Kebatalan dan Pembatalan Akta

Notaris, cetakan ketiga, Bandung: Refika

Aditama.

Bachrudin, H. (2019). Hukum Kenotariatan Teknik

Pembuatan Akta dan Bahasa Akta, cetakan

kesatu, Bandung; Refika Aditama.

Budiono, H. (2013). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata

di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua,

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hadikusuma, H. (2013). Hukum Waris Adat. Bandung:

Citra Aditya Bakti.

Haris. F. & Helena. L. (2017). Notaris Indonesia,

Jakarta Pusat: Lintas Cetak Djaja.

Kie, T. T. (2011). Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek

Notaris, Cetakan Kedua, Jakarta: Ichtiar

Baru Vaqn Hoeve.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum, cetakan

kesatu, Jakarta: Kencana.

Notodisoerjo, R. S. (1982). Hukum Notariat Di Indonesia

Suatu Penjelasan, cetakan pertama,

Jakarta: Rajawali.

Parman, A. (1995). Kewarisan Dalam Al-Quran,

Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali Pers.

Purwaka, I. G. (1999). Keterangan Hak Mewaris yang

Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijke

Wetboek), Program Spesialis Notariat

dan Pertanahan, Fakultas Hukum,

Universitas Indonesia. Jakarta.

Sjarif, S. A. & Elmiyah, N. (2006). Hukum Kewarisan

Perdata Barat. Jakarta: Kencana Renada

Media Group.

Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum,

cetakan ketiga. Jakarta: UI-Press.

__________ & Mamudji, S. (2007). Penelitian Hukum

Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:

Raja Grafindo Persada. .

Sugiono. (2008). Akta Autentik Notaris, Suatu

Tinjauan Yuridis dan Praktis, Bandung:

Balei.

Sumarningsih, F. E. (2001). Peraturan Jabatan Notaris,

Diktat Kuliah, Program Studi Magister

Kenotariatan, Fakultas Hukum,

Universitas Dipenogoro, Semarang.

Suparman, E. & Gunarsa, A. (2005). Hukum

waris Indonesia: dalam

perspektif Islam, adat, dan BW.

PT Refika Aditama.

Tobing, G. L. (1992). Peraturan Jabatan Notaris,

cetakan ketiga. Jakarta: Erlangga.

Wicaksono, F. S. (2011). Hukum Waris Cara Mudah

dan Tepat Membagi Harta Warisan. Jakarta:

Visimedia.

Ahmad, A., Sihabudin & Hamidah. S. (2018). Kepastian

Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai

Persyaratan Pengambilan Jaminan

Kredit. Jurnal Selat, 6(1), 19-36.

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Situmorang, S. A. ., & Joyokusumo, W. . (2021). LEGALITAS BENTUK AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DALAM TURUN WARIS. Jurnal Pertanahan, 10(1). https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.34