MENINJAU EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB TATA RUANG

Authors

  • Stevanus Eko Pramuji Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta Selatan
  • Viorizza Suciani Putri Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jakarta Selatan

DOI:

https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.35

Keywords:

Penataan Ruang, Penegakan Hukum, Efektivitas Hukum

Abstract

Upaya penegakan hukum yang tegas merupakan salah satu cara mewujudkan tertib tata ruang sehingga menciptakan ruang
nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Instrumen hukum penataan ruang dibuat untuk ditegakan dan
mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang. Meskipun telah ada instrumen hukum yang mengatur terkait penataan
ruang, pada pelaksanaannya pengaturan tersebut sulit diaplikasikan dalam kondisi faktual di lapangan bilamana terjadi
pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum penataan ruang. Melalui
metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, penelitian ini mencoba menjawab: (1) apakah faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas penegakan hukum penataan ruang, (2) apakah penegakan hukum penataan ruang yang sudah
berjalan dapat dinilai efektif, (3) bagaimana solusi untuk mencapai efektivitas penegakan hukum tersebut. Hasil penelitian
menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penataan ruang adalah faktor hukum, penegak
hukum, sarana/fasilitas penunjang, masyarakat dan kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut dapat diketahui penegakan
hukum penataan ruang belum efektif. Solusi agar penegakan hukum penataan ruang dapat efektif yakni dengan perbaikan
kualitas perencanaan tata ruang, penerapan asas ultimum remedium, membuat aturan pelaksanaan yang menunjang proses
penegakan hukum dan memperbaiki skema kelembagaan bagi penegak hukum tata ruang.

References

Amirudin & Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode

Penelitian Hukum. Jakarta: Radja Grafindo.

Departemen Pekerjaan Umum. 2015. Naskah

Akademik RUU Penatan Ruang. Jakarta.

Humas. Fleksibilitas RTRW dalam Penerbitan

Izin, Tegaskan Tata Ruang Tak HambatInvestasi. Diperoleh pada 12 Mei 2020

daripada https://www.atrbpn.go.id/Berita/

Siaran-Pers/fleksibilitas-rtrw-dalampenerbitan-

izin-tegaskan-tata-ruang-takhambat-

investasi-93203

Humas. Kementerian ATR/BPN: Dwisari Waterpark

Melanggar Rencana Tata Ruang dan Harus

Dibongkar. Diperoleh pada 15 Mei 2020

daripada https://www.atrbpn.go.id/Berita/

Siaran-Pers/kementerian-atrbpn-dwisariwaterpark-

melanggar-rencana-tata-ruangdan-

harus-dibongkar-115166

Hutapea, E . Bencana Banjir di Sulses Disebut Akibat

Penyalahgunaan Ruang. Diperoleh pada

Juni 2020 daripada https://properti.

kompas.com/read/2019/01/26/161937921/

bencana-banjir-di-sulsel-disebut-akibatpenyalahgunaan-

tata-ruang?page=all.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diperoleh pada

Mei 2020 daripada https://kbbi.web.id/

efektif

Kementerian ATR/BPN. (2015). Laporan Hasil

Audit Tata Ruang Tahun 2015, Jakarta:

Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN. (2015). Laporan Penegakkan

Hukum Tahun 2015, Jakarta: Kementerian

ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN. (2016). Laporan Penegakkan

Hukum Tahun 2016, Jakarta: Kementerian

ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN. (2017). Laporan Penegakkan

Hukum Tahun 2017, Jakarta: Kementerian

ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN. (2018). Laporan Penegakkan

Hukum Tahun 2018, Jakarta: Kementerian

ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN. (2019). Laporan Hasil

Audit Tata Ruang Tahun 2019, Jakarta:

Kementerian ATR/BPN.

Kementerian ATR/BPN. (2019). Laporan Penegakkan Hukum Tahun 2019, Jakarta: Kementerian

ATR/BPN.

Mertokusumo, Sudikno, (2009). Penemuan Hukum

Sebuah Pengantar, Jakarta:Liberty

Moeljanto. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana,

Jakarta: Rineka Cipta.

Muhar Junef. 2017. Jurnal De Jure, Penegakan

Hukum dalam Rangka penataan Ruang

Guna Mewujudkan Pembangunan

Berkelanjutan Vol 17 No.4

NA/AF. Terdapat 6.621 Lokasi di Indonesia Terindikasi

Melanggar Tata Ruang. Diperoleh pada

Mei 2020 daripada https://www.atrbpn.

go.id/Berita/Siaran-Pers/terdapat-6621-

lokasi-di-indonesia-terindikasi-melanggartata-

ruang-93911

Parsa, I Wayan, BPHN. (2014). Laporan Akhir Tim

Pengkajian Hukum tentang Penegakan

Hukum Penataan Ruang dalam Kerangka

Otonomi Daerah, Jakarta: BPHN

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang

RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi

Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2017

tentang Pedoman Audit Tata Ruang

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2017

tentang Pedoman Audit Tata Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Petunjuk Teknis Pendampingan Pelaksanaan

Penertiban Pemanfaatan Ruang Nomor

/JUKNIS-700/V/2018

Prabowo Dani. Ada Pelanggaran Tata Ruang,

Pemerintah Tak Bedaya. Kompas

Online. Diperoleh pada tanggal 15 Mei

daripada https://properti.kompas.

com/ read/2019/01/02/115534521/adapelanggaran-

tata-ruang-pemerintah-takberdaya

Riyanto Agus. Penegakan Hukum, Masalahnya

apa? Diperoleh pada 16 Maret 2020

daripada https://business-law.binus.

ac.id/2018/12/26/penegakan-hukummasalahnya-

apa/

Soekanto Soerjono. (2007). Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Penegakan Hukum,

Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soekanto Soerjono. (2009). Penelitian Hukum

Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Tasya. (2020). Kegagalan Konsep Penataan Ruang

Jakarta: Banjir Jakarta dan Sekelumit

Penyebabnya. Diperolehi pada 22 Juni

daripada https://icel.or.id/isu/

kegagalan-konsep-penataan-ruangjakarta-

banjir-jakarta-dan-sekelumitpenyebabnya/

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan.

V/Afr. Optmalisasi Peran PPNS Melalui Pembentukan

Jabatan Fungsional Penyidik Pentaan

Ruang Diperoleh pada 15 Mei 2020

daripada http://www.direktoratpenertiban.

id/web /content/5e62ef92f3794.

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Pramuji, S. E., & Putri, V. S. . (2021). MENINJAU EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PENATAAN RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB TATA RUANG. Jurnal Pertanahan, 10(1). https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.35

Issue

Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Pertanahan

Section

Article

License

Copyright (c) 2021 Jurnal Pertanahan

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright @2021. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium.