PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA BERASAL DARI TANAH CABUTAN ASING (STUDI KASUS KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI)

Authors

  • Achmad Taufiq Hidayat Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bogor

DOI:

https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.37

Keywords:

Reforma Agraria, Tanah Cabutan Asing

Abstract

Reforma Agraria merupakan program prioritas nasional dalam Nawacita Presiden, sesuai dengan amanat RPJMN 2020-2024
dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Di sisi lain, reforma agraria sering dikemas menjadi
kepentingan politik dalam kampanye pemilihan pemimpin baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun seiring perjalanan
dari awal pencetusan sampai saat ini, keberhasilan reforma agraria yang dirasakan oleh rakyat masih dipertanyakan dan perlu
dibuktikan secara empiris dengan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Negara tidak bisa bekerja sendiri,
butuh seluruh komponen bangsa untuk menggerakkan cita-cita luhur reforma agraria yang dibutuhkan rakyat (petani tidak
memiliki tanah) namun mempunyai itikad baik untuk memanfaatkan tanahnya secara aktif. Di Kabupaten Bangli ada beberapa
desa yang masyarakatnya bergantung kepada tanahnya untuk bercocok tanam, namun belum mendapatkan legalitas dan
belum memperoleh akses pemberdayaan masyarakat. Tanah yang dijadikan obyek Reforma Agraria bersumber dari Tanah
Cabutan Asing, menurut informasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli merupakan tanah swapraja dan berasal
dari penghapusan tanah partikelir. Adapun tujuan dari penulisan, adalah (1) Untuk melihat dukungan kelembagaan dari para
Pemangku Kepentingan (2) Mengkaji proses pelaksanaan reforma agraria dan (3) Tindaklanjut yang dilaksanakan paska
legalisasi aset .
Tulisan ini mengkaji pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bangli, yang diselenggarakan pada tahun 2019 dan diberikan
kepada 200 petani setelah vakum pelaksanaan Reforma Agraria selama 11 (sebelas) tahun. Diharapkan pelaksanaannya
berkesinambungan dan dapat menjadi success story bagi pelaksanaan daerah lain.

References

Arya W. W, Dari Klaim Sepihak hingga Land

Reform Konflik Penguasaan Tanah di

Surabaya 1959-1967, (2011), STPN Press.

Yogyakarta.

Badan Perencanaan Pembangnunan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (2020)diperoleh pada 25 Mei

daripada https://www.bappenas.

go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rencanapembangunan-

jangka-menengahnasional-

rpjmn-2020-2024/

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli,

Kabupaten Bangli Dalam Angka tahun

, Badan Pusat StatistikKabupaten

Bangli diperoleh pada 20 Maret

daripada https://banglikab.

bps.go.id/publication/2018/08/16/

e6037dcf107fba5f2f915776/kabupatenbangli-

dalam-angka-2018.html

Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional. Petunjuk Teknis Redistribusi

Tanah Tahun 2019. Jakarta

Hadikusumo, Hilman (1992), Pengantar Ilmu Hukum

Adat Indonesia, Bandung, CV Mandar

Maju

Harsono, Boedi (1999), Hukum Agraria Indonesia,

Sejarah Pembentukan Undang-undang

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,

Edisi Revisi, Jakarta, Djambatan

Iskandar (2009), Metodologi Penelitian Kualitatif:

Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan,

Hukum, Ekonomi dan Manajemen, Sosial,

Humanior, Politik, Agama dan Filsafat,

Jakarta, Gaung Persada Press

Jatmiko, Agus dkk (2017), Dasar-Dasar Landreform,

Bogor, Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Presiden No 55 Tahun1980

tentang Organisasi danTata Kerja

PenyelenggaraanLandreform

Ketetapan Majelis Permusyawartan Rakyat Republik

Indonesia No.IX tahun 2001 tentang

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan

Sumberdaya Alam.

Kotler, P dan Keller, L,K, , Manajemen Pemasaran

(2009), Jilid I Edisi ke-13 Jakarta Erlangga

Mubyarto, (1989), Pengantar Ekonomi Pertanian,

Edisi Ketiga, Jakarta, LP3ES

Murdiana R., Aziz S.R.M., Ramadhan K., & Malik

L.A., (2019, Juni 6)Reforma Agraria di

Indonesia : Makin Terang atau Malah

Mundur ke Belakang. Kompasiana

diakses dari https://www.kompasiana.com/

kelvinrh/5cf688a6c01a4c101b72dd66/

reforma-agraria-di-indonesia-makinterang-

atau-mundur-kebelakang?page=all

Moleong, Lexy J. (2006), Metodologi Penelitian

Kualitatif, Bandung, PT Remaja

Rosdakarya

Nazir, Moh. (1988), Metode Penelitian, Jakarta,

Ghalia Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 224 Tahun 1961 tentang

Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan

Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang

Reforma Agraria

Prasetya, Irawan (2004), Logika dan Prosedur

Penelitian, Jakarta, STIALAN Press.

Rizky, P.A., Yairiba B., & Mumpuni A. Perjalanan

Reforma Agraria di Indonesia diperoleh

pada 20 Mei 2020 dari padahttps://www.

alinea.id/nasional/perjalanan-reformaagraria-

di-indonesia-b1Uwd9PA

Sidipurwanty, Eliana dkk, 2018, Penelitian

Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan

Tanah Pertanian, Bogor, Pusat Penelitian

dan Pengembangan Kementerian ATR/

BPN

Sugiyono (2010), Memahami Penelitian Kualitatif,

Bandung, CV. Alfabeta

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

tentang Penghapusan Tanah Tanah

Partikelir

Rahman N, F & Setiawan U, Buku Putih Reforma

Agraria: Reforma Agraria Mewujudkan

Kemandirian Bangsa (2016), KPA, Jakarta

Downloads

Published

2021-05-28

How to Cite

Hidayat, A. T. (2021). PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA BERASAL DARI TANAH CABUTAN ASING (STUDI KASUS KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI). Jurnal Pertanahan, 10(1). https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.37