Pengaturan Sertipikat Elektronik dalam Sistem Hukum Pertanahan dan Usaha Meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha pada Masa Pandemi Covid-19

Authors

  • Muhammad Farid Alwajdi Universitas Ahmad Dahlan

DOI:

https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.39

Keywords:

sertipikat elektronik, hukum pertanahan, kemudahan berusaha

Abstract

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has an impact on all sectors, including public service affairs in the land sector. As a matter of the public sector, the land office must continue to serve the community, on the other hand, the concerns about getting the Covid-19 virus are still high. Therefore, there must be a new way of working. The issuance of Ministerial Regulation for ATR / BPN Number 1 of 2021 can be interpreted as an effort to respond to the Covid-19 disaster as well as trying to increase the ease of doing business index. However, this policy must also be seen from the land law system in Indonesia. This study uses a normative juridical method. The results of this study indicate that: (a) the existence of the Ministerial Regulation of ATR / BPN Number 1 of 2021 is following the land law system in Indonesia and (b) This electronic certificate policy is in accordance with the 2021 RKP, which is to increase the ease of doing business index and trying to minimize the spreading of Covid-19 disease.

Keywords: Electronic Certificate, Land Law, Ease of Doing Business

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor, termasuk urusan pelayanan publik di bidang pertanahan. Sebagai urusan di bidang publik, kantor pertanahan harus tetap melayani masyarakat, di sisi lain kekhawatiran akan tertularnya virus Covid-19 juga masih tinggi. Oleh karena itu, harus ada cara yang baru dalam dalam bekerja. Keluarnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dapat dimaknai sebagai upaya untuk menanggapi bencana Covid-19 sekaligus berusaha menaikkan indeks kemudahan berusaha. Namun kebijakan tersebut harus dilihat juga dari sistem hukum pertanahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (a) keberadaan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 telah sesuai dengan sistem hukum pertanahan di Indonesia dan (b) kebijakan sertipikat elektronik ini telah sesuai dengan RKP Tahun 2021, yaitu untuk menaikkan indeks kemudahan berusaha sekaligus meminimalisir penyebaran Covid-19.

Kata Kunci: Sertipikat Elektronik, Hukum Pertanahan, Kemudahan Berusaha

References

Bahfein, Suhaiela. Lewat Sertipikat Elektronik, Kasus Ibu Dino Patti Djalal diklaim tak akan terjadi. Diperoleh pada 07 Juni 2021 dari https://www.kompas.com/properti/read/2021/02/11/120000621/lewat-sertipikat-elektronik-kasus-ibu-dino-patti-djalal-diklaim-tak?page=2

Balai Sertifikasi Elektronik, Jumlah Pengguna Layanan Balai Sertifikasi Elektronik. Diperoleh pada 23 Februari 2021 dari https://bsre.bssn.go.id

Firmansyah, M Julnis, Kasus Tanah Ibu Dino Patti Djalal, Begini Detailnya. Diperoleh pada 07 Juni 2021 dari https://metro.tempo.co/read/1433974/kasus-tanah-ibu-dino-patti-djalal-begini-detailnya?page_num=1

Harsono, Boedi. (2013). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I. Jakarta: Universitas Trisakti.

Ishak, Sallehuddin, (2019). “Delivering Land Administration Services at Scale, Transformation in Malaysian Land Administration” (Makalah disampaikan padaThe World Bank Conference on Land and Poverty 2019).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Cegah Masalah Pertanahan Melalui Peran Pimpinan, Diperoleh pada 07 Juni 2021 dari https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=i3XKbxqIScX3i+3rG40YZWSP8wHMH6+Ly1iZWFjE2Og+6SxV/5MIqliw/+GB/yjK

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Statistik. Diperoleh pada 23 Februari 2021 dari https://www.atrbpn.go.id/?menu=statistik

Nugraha, Agung dan Mahardika, Agus. (2016). Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Sistem Elektronik Pemerintahan Guna Mendukung E-Government, Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia (hlm. 359-364). Surabaya: Sesindo.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elekronik.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Putri, Gloria Setyvani, 4 Cara Penularan Virus Corona, dari Transmisi Pernapasan hingga Tinja. Diperoleh pada 07 Juni 2021 dari https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/21/130000523/4-cara-penularan-virus-corona-dari-transmisi-pernapasan-hingga-tinja?page=all

Redaksi Hukum Online, 6 Kritik KPA untuk Kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik. Diperoleh pada 07 Juni 2021 dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt601d3bfeb8060/6-kritik-kpa-untuk-kebijakan-sertipikat-tanah-elektronik?page=all

Refialy, Leonardo, dkk. (2015). Pengamanan Sertipikat Tanah Digital Menggunakan Digital Signature SHA-512 dan RSA. Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, Volume 1 Nomor 3, hlm. 229-234.

Rohani, Azmi, dkk, “Land Registration Innovation and Decentralised Administrative Reform: Success Stories From The State of Johor, Malaysia” (Makalah disampaikan pada the Annual World Bank Conference on Land and Poverty, Washington DC, Amerika Serikat, 25-29 Maret 2019).

Soekanto, Soerjono. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.

Sumardjono, Maria. (2009). Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, Edisi Revisi Jakarta: Kompas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Waskito dan Pranowo, Hadi. (2019). Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia Jakarta: Kencana.

World Bank Group. (2020). Economy Profile Indonesia: Doing Business 2020. Washington, D.C, Amerika Serikat: World Bank Group, Diakses dari https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/i/indonesia/IDN.pdf.

World Bank Group. (2017). Doing Business 2017: Equal Opportunity For All, Washington, D.C, Amerika Serikat: World Bank Group, Diakses dari https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2017

Yanty Rosi, Very. (2020). Sistem Informasi Pengarsipan Sertipikat Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Aceh Besar, Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi), Volume 4 Nomor 2, hlm. 52-59.

Downloads

Published

2021-07-29

How to Cite

Muhammad Farid Alwajdi. (2021). Pengaturan Sertipikat Elektronik dalam Sistem Hukum Pertanahan dan Usaha Meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pertanahan, 11(1). https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.39