Sistem Publikasi Tanah Positif (Terobosan Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah)

Authors

  • Nadila Maysila Herdarezki Paper

DOI:

https://doi.org/10.53686/jp.v11i2.88

Keywords:

pendaftaran tanah, publikasi positif

Abstract

ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan menjawab dua permasalahan yakni 1) mengapa perlu terobosan mewujudkan kepastian hukum dalam
pendaftaran tanah; dan 2) bagaimana sistem publikasi positif dapat mewujudkan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah.
Pendaftaran tanah memiliki urgensi tinggi dikarenakan merupakan salah satu unsur dalam menunjang kesejahteraan rakyat.
Kesejahteraan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum dan pemenuhan kebutuhan tata kelola yang diwujudkan dalam
jaminan perlindungan hukum terhadap pengelolaan tanah. Namun, masih terdapat ragam permasalahan berkaitan dengan
pendaftaran tanah terutama kasus sertipikat ganda serta kelemahan publikasi negatif yang menimbulkan ketidakpastian
hukum. Ragam permasalahan tersebut menuntut perubahan sistem publikasi sehingga menjadi lebih menjamin kepastian
hukum dalam hal pendaftaran tanah. Metode yang digunakan adalah hukum normatif yang menggunakan bahan hukum
primer dan sekunder yang dianalisis secara deduktif dengan pendekatan perundangan, kasus serta konseptual malalui studi
pustaka. Hasil penelitian menunjukkan 1) urgensi diperlukannya terobosan mewujudkan kepastian hukum dalam pendaftaran
tanah dilihat dari banyaknya kasus sertipikat ganda dan publikasi tanah negatif rawan kesalahan; 2) bentuk pendaftaran tanah
yang berkepastian hukum melalui sistem publikasi positif diwujudkan dengan revitalisasi substansi peraturan pertanahan
dengan publikasi positif dan perbaikan database sistem pendaftaran tanah.
Kata kunci : pendaftaran tanah, publikasi positif


ABSTRACT
This article aims to answer 1) why a breakthrough is needed to realize legal certainty in land registration; and 2) how a positive
publication system can achieve legal certainty in land registration. Land registration has a high urgency because it is one of
the elements in supporting the welfare of the people. This welfare is related to legal certainty and the fulfillment of governance
needs which is manifested in guaranteeing legal protection for land management. However, there are still various problems
related to land registration, especially the case of double certificates and the weakness of negative publications that create
legal uncertainty. These various problems require changes in the publication system so that it becomes more secure in terms
of legal certainty in terms of land registration. This article is normative using statutory, case and conceptual approach. The
results show: (1) The urgency of the breakthrough to realize legal certainty in land registration is the number of cases of double
certificates and negative land publications that are prone to errors; (2) Form of land registration with legal certainty through a
positive publication system is realized by revitalizing the substance of land regulations with positive publications and improving
the database of the land registration system
Keywords : land registration, positive publication

References

Abdurrahman. (2009). Penyelesaian Sengketa

Pertanahan. Buletin LMPDP-Land: Media

Pengembangan Kebijakan Pertanahan.

Edisi 10. (pp. 27-38). Jakarta: PIU

Bappenas.

Adirin, A. (2021). Liputan 6. Com. Ada Sengketa

Belasan Tahun Dibalik Program Sertifikat

Tanah Gratis di Blora. Diperoleh Pada

Sabtu 18 September 2021 dari https://

www.liputan6.com/regional/read/4450771/

ada-sengketa-belasan-tahun-di-balikprogram-sertifikat-tanah-gratis-di-blora.

Anjaeni, R. (2021). Kontan.co.id. Sepanjang 2019

Kementerian ATR/BPN Tangani 3.230

Kasus Sengketa Pertanahan. Diperoleh

pada Minggu 5 September 2021 dari https://

nasional.kontan.co.id/news/sepanjang2019-kemterian-atrbpn-tangani-3230-

kasus-sengketa-pertanahan.

Bahfein, S. (2021). Kompas. Com. Kasus Pencurian

Sertifikat, Potret Kelemahan Sistem

Pendaftaran Tanah di Indonesia. Diperoleh

Pada Sabtu 18 September 2021 dari

https://www.kompas.com/properti/

read/2021/02/13/163000621/kasuspencurian-sertifikat-potret-kelemahansistem-pendaftaran-tanah.

Badan Pertanahan Nasional. (2021). Program

Penanganan Kasus-Kasus Pertanahan.

Diperoleh pada Senin 6 September 2021

dari http://www.bpn.go.id/ Program/

PenangananKasus-Pertanahan.

Donny, J. (2021). Borneo News.co.id. Target

PTSL Bertambah, Potensi Sengketa

Semakin Banyak. Diperoleh Pada

Sabtu 18 September 2021 dari https://

www.borneonews.co.id/berita/142898-

target-ptsl-bertambah-potensi-sengketasemakin-banyak.

Harsono, B. (2004). Hukum Agraria Indonesia.

Jakarta: Djambatan.

Isnaeni, D. (2017). Kebijakan Landreform sebagai

Penerapan Politik Pembaharuan Hukum

Agraria yang Berparadigma Pancasila. JuKe, 1 (2), 83-97.

Krisch, N. (2006). The Pluralism of Global

Administrative Law. The European Journal

of International Law, 17 (1), 247-278.

Marryanti, S., Hadi, A.N., Wicaksono, A., Wahyono,

E.B., Laksamana, R., Guntur, I.G.N.,

Syaifulloh, A., & Kistiyah, S. (2018).

Laporan Penelitian Strategi Percepataan

Pendaftaran. Jakarta: Puslitbang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional.

Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum.

Jakarta: Predana Media.

Tanah Sistematik Lengkap.

Mujibburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap

(PTSL). Bhumi, 4 (1), 90-103.

Ponzetto, G.A.M., & Fernandez, P.A. (2008). Case

Law versus Statute Law: An Evolutionary

Comparison. The Journal of Legal Studies,

(2).

Rahmadiani, A. (2021). Kompas.com. Tangani Konflik

Agraria, Kementerian ATR/BPN Gelar

ForumKajian. Diperoleh pada Minggu

September 2021 dari https://properti.

kompas.com/read/2019/10/06/211426321/

Tangani.Konflik.Agraria.Kementerian.

TR.BPN.Gelar.Forum.Kajian.

Riyadi, B. S., & Atmoredjo, S. (2017). Politic

of Economy Law in Indonesia: Land

Certification Program in the Framework of

Legal Certainty on Land Title and its Impact

on Community Economic Empowerment.

International Journal of Law, 6 (2), 16-23.

Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam

Rangka Peningkatan Sipremasi Hukum.

Rechtsvinding, 1 (1), 1-15.

Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara

Kesejahteraan (Welfare State). Sospol, 2

(1), 98-105.

Supriadi. (2006). Hukum Agraria. Jakarta: Sinar

Grafika.

Susanto, V.Y. (2021) Kontan.co.id. Tahun ini

Kementerian ATR Fokus Tangani 1.201

Sengketa Pertanahan. Diperoleh pada

Senin 6 September 2021 dari https://

nasional.kontan.co.id/news/tahun-inikementerian-atr-fokus-tangani-1201-

sengketa-pertanahan.

Tahupeiory. (2012). Pentingnya Pendaftaran Tanah

di Indonesia. Jakarta: Gama Media.

Teubner, G. (2012). Constitutional Fragmentsw.

Societal Constitutionalism and

Globalization, 50 (31),111-122.

Wardoyo, P. (2021). Joglosemar News.com.

Kasus PTSL Bonagung Dilaporkan ke

Polda Jateng. BPN Sragen Masih Tahan

Sertifikat PTSL 2019, 5 Sertifikat

Ditarik dan Dibatalkan. Diperoleh Pada

Sabtu 18 September 2021 dari https://

joglosemarnews.com/2019/11/kasus-ptslbonagung-dilaporkan-ke-polda-jatengbpn-sragen-masih-tahan-50-sertifikat-ptsl2019-5-sertifikat-ditarik-dan-dibatalkan/.

Zevenbergen, J. (2002). System of Land Registration:

Aspects and Effects. Delft: Geodesy

Downloads

Published

2021-11-29

How to Cite

Herdarezki, N. M. (2021). Sistem Publikasi Tanah Positif (Terobosan Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah). Jurnal Pertanahan, 11(2). https://doi.org/10.53686/jp.v11i2.88